Dalam waktu dekat Kominfo (Kemeterian Komunikasi dan Informatika) akan membuat aturan terkait pelarangan platform media sosial yang membiarkan penyebaran berita hoaks. Jika sebelumnya aturan sudah dibuat bagi pengguna medsos, kini untuk meminimalisir penyebaran berita hoaks dan sara, flatform media sosial juga akan dilibatkan secara langsung.
Hal itu disampaikan secara langsung oleh Menkominfo, Rudiantara saat menghadiri diskusi di Yayasan Budha Tzu Chi, Jakarta Utara, Minggu (21-10-2018) kemarin.
Menkominfo Rudiantara Tangkal Hoaks di Medsos dengan PP. (cnbc)
“Platform medsosnya juga harus ikut bertanggung jawab jika melakukan pembiaran (berita hoaks), bukan hanya penggunanya saja. Jadi jangan masyarakat saja yang kita salahkan,” katanya.
Lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ada akan direvisi. PP yang dimaksud adalah PP No 82 tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Menurut Rudiantara, revisi PP ini akan segera dirampungkan pada bulan ini juga, dan diterbitkan paling lama tiga bulan kedepan.
“Mudah-mudahan revisi PP 28 ini selesai dan dalam waktu 3 bulan bisa dikeluarkan Peraturan Menteri,” sambungnya.
Ketika ditanya keterkaitan dengan suhu politik yang kian memanas di media sosial, Ia membantahnya. Revisi ini tidak ada kaitannya sama sekali.
Menurutnya, ada atau tidaknya Pemilu, berita hoaks dan sara terus disebarkan oleh oknum. Khususnya melalui platform media sosial. Untuk itu platform media sosial akan dilibatkan secara langsung supaya tidak melakukan pembiaran terhadap penyebaran berita hoaks dan sara.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Tak Hanya Penyebar, Media Sosial yang Biarkan Berita Hoaks Juga Kena Sanksi".